07 Mei 2015

AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Oleh : INDRAWADI, S.Si, MAP

A.    PENDAHULUAN
Tata kepemerintahan yang baik atau yang sering di istilahkan dengan Good Governance merupakan sesuatu hal yang menjadi idam-idaman masyarakat Indonesia. Sebagian besar dari mereka membayangkan dengan tata kepemerintahan yang baik mereka akan dapat memiliki pelayanan publik yang baik, angka korupsi semakin rendah dan pemerintah semakin perduli dengan kepentingan rakyatnya (Agus Dwiyanto : 2006).

Keinginan mewujudkan good governance tersebut dalam sistem pemerintahan telah lama dinyatakan oleh Para pejabat di tingkat pusat (nasional), provinsi dan kabupaten/Kota. Pertanyaannya adalah bagaimana mewujudkan good governance tersebut dalam pemerintahan kita. Strategi apa yang cocok dan sebaiknya dilakukan untuk mewujudkan good governance tersebut?.

Konsep good governance sendiri memiliki arti yang luas dan sering dipahami secara berbeda-beda. Salah satu hal yang sering dikaitkan dengan konsep good governance seperti yang diungkapkan oleh Agus Dwiyanto (2006) yaitu praktek kepemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta berorientasi pada kepentingan publik melalui transparansi, penegakan hukum dan akuntabilitas publik.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Tim Asistensi Pelaporan AKIP Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengungkapkan bahwa diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN .

Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjwabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi yang bersangkutan. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu instansi pemerintah yang memberikan pelayanan bidang pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentu saja harus  akuntabel sebagaimana disebutkan diatas. Untuk melihat bentuk akuntabilitas yang dilaksanakan di lembaga ini, ada baiknya kita lihat sepintas mengenai Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.


06 Mei 2015

KOLABORASI HUBUNGAN KEMITRAAN DAN MANAJEMEN PERUBAHAN KOTA (Mencontoh Keberhasilan Pembaharuan Pusat Kota Manchaster)



 KOLABORASI HUBUNGAN KEMITRAAN  DAN MANAJEMEN PERUBAHAN KOTA
(Mencontoh Keberhasilan Pembaharuan Pusat  Kota Manchaster)

Oleh Indrawadi, S.Si, MAP
A.    DESKRIPSI
Artikel Gwyndalf Williams yang berjudul “Collaborative Partnerships and Urban Change Management, The Renewal of Manchester City Centre” yang bertujuan untuk mempertimbangkan keuntungan dari kolaborasi dalam pemograman penyerahan strategi regenerasi kompleks dan terfokus pada pembaharuan pusat kota Manchester pasca pengeboman ini menceritakan tentang keberhasilan pembangunan kota Manchester pasca pengeboman oleh teroris yang telah melumpuhkan perekonomian kota tersebut dengan model “Collaborative Partnerships” antara pihak swasta dan publik. Kunci kesuksesan dari model tersebut yaitu kerjasama dan kepercayaan antara organisasi yang terlibat, hubungan antar individu ditingkatkan, manfaat dan beban penyelesaian masalah yang terbagi.

Pusat dari gagasan perencanaan kolaborasi ini yaitu “partnerships” (hubungan  kemitraan) sebagai instrumen untuk implementasi kebijakan, yang memberikan sebuah tantangan untuk tindakan kolektif dimana kebutuhan akan kebijakaan bersama dan koordinasi dilihat sebagai hal yang krusial dan berhubungan dengan investasi infrastruktur dan pembukaan sumberdaya pembangunan. Empat tahap kunci dalam siklus hubungan kemitraan yaitu Kolaborasi – kreasi dan konsolidasi – delevery program – terminasi dan suksesi.