HIBAH BIDANG PENDIDIKAN
DARI APBD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2009
A. Latar Belakang
Berdasarkan amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa ”setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak”, Pemerintah berusaha memenuhi kewajibannya untuk menyediakan pendidikan yang layak bagi masyarakatnya.
Abad XXI merupakan abad di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi komunikasi berkembang sangat pesat. Perkembangan yang pesat itu menyebabkan semakin derasnya arus informasi dan terbukanya pasar internasional yang berdampak pada persaingan bebas yang begitu ketat dalam segala aspek kehidupan. Bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat global, tidak-bisa-tidak telah memasuki abad yang penuh persaingan bebas itu, bahkan dalam skala Asia telah masuk sebagai anggota Asian Free Trade Area (AFTA) dan Asian Free Labour Area (AFLA). Hal tersebut berarti bangsa Indonesia dituntut untuk mampu mengikuti persaingan bebas, paling tidak dalam perdagangan. Konsekuensi logisnya adalah, bahwa keberadaan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan memadai di masa yang akan datang menduduki posisi penting dan strategis.
Saat ini berdasarkan Human Development Index (HDI) yang dipublikasikan UNDP, bangsa Indonesia menempati urutan ke 109 dari 173 negara di dunia, bahkan di bawah Vietnam, yang menempati peringkat 108. Oleh karena itu, kebutuhan sumber daya manusia unggul yang menguasai berbagai jenis keterampilan, keahlian profesional, serta ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan suatu hal mutlak, karena hanya dengan keunggulan tersebut bangsa Indonesia dapat menggerakkkan berbagai sektor secara lebih efisien dan efektif.
Dewasa ini pendidikan persiapan kerja merupakan salah satu program Departemen Pendidikan Nasional yang menempati prioritas tertinggi. Berbagai inovasi dalam kebijakan mengenai pendidikan dalam fungsinya sebagai persiapan kerja terus dilakukan terhadap pendidikan kejuruan dan pendidikan profesional, sehingga benar-benar berfungsi untuk menyiapkan tenaga kerja terampil dan ahli sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Pendidikan kejuruan dan profesi juga diperluas, sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Dengan kesempatan memperoleh pendidikan kejuruan yang semakin meluas dan merata, maka diharapkan dapat dicapai pemerataan dalam memperoleh keterampilan dan keahlian sebagai landasan untuk meningkatkan pemerataan memperoleh pendapatan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
Memperhatikan peranannya yang demikian besar tersebut, dibutuhkan kondisi lingkungan yang kondusif. Peluang tersebut terbuka lebar dengan dilahirkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah. Kondisi ini memberi kesempatan yang sangat luas dalam hal pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan pemerintah daerah (otonomi daerah), karena dengan lahirnya undang-undang tersebut berarti peranan pemerintah akan dikurangi dan memperbesar partisipasi masyarakat. Demikian pula peran pemerintahan pusat yang bersifat sentralistis yang telah berlangsung selama lebih dari 50 tahun akan lebih diperkecil dengan memberikan peranan yang lebih besar kepada daerah (desentralisasi).
Khusus di bidang pendidikan, meskipun terjadi desentralisasi pengelolaan pendidikan, namun tanggung jawab pengelolaan sistem pendidikan nasional tetap berada ditangan Menteri Pendidikan Nasional. Dalam hal ini Pemerintah (pusat) menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Sementara pemerintah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan menyediakan fasilitas pendidikan lintas kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.
Mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat merupakan perwujudan dari prinsip pendidikan yang diselenggarakan oleh, untuk, dan dari masyarakat, yaitu pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagai pemenuhan atas ciri khas yang berkenaan dengan nilai-nilai sosial dan kultural pada masyarakat tertentu.
Bagi masyarakat Kepulauan Bangka Belitung, undang-undang otonomi daerah tersebut memberi peluang lahirnya Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 yaitu tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telah memberi peluang yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat Kepulauan Bangka Belitung untuk dapat mengatur dan mengelola daerahnya sendiri, sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki.
Seiring dengan semangat otonomi daerah, dunia pendidikan mengalami perubahan padigma dari sentralisasi menuju desentralisasi dan otonomi pendidikan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Perubahan paradigma tersebut sampai ke tingkat satuan pendidikan yang terkecil, yaitu sekolah.
B. Dasar Hukum
Dasar hukum penyelenggaraan program pemberian Hibah untuk satuan pendidikan ini adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, BAB XIII, bagian Keempat, pasal 49 ayat (3) berbunyi : ”Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
2. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam lampiran I BAB III Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan swakelola, pada Huruf A Ketentuan Umum, Butir 2.c. berbunyi ”Swakelola oleh penerima hibah adalah pekerjaan yang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya dilakukan oleh penerima hibah (kelompok masyarakat, LSM, komite sekolah/pendidikan, lembaga pendidikan swasta/lembaga penelitian ilmiah/non ilmiah badan usaha dan lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah) dengan sasaran ditentukan oleh instansi pemberi hibah”.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Pendidikan Jangka Menengah Nasional tahun 2004 – 2009, bagian IV bab 27 butir C Arah Kebijakan Nomor 19 berbunyi ”Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam pembangunan pendidikan termasuk dalam pembiayaan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat serta dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan”.
C. Tujuan Pemberian Bantuan
Secara umum pemberian bantuan kepada lembaga pendidikan baik yang formal maupun non formal, diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, bertujuan untuk :
1. Peningkatan Mutu Pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Memperluas akses pendidikan, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Perguruan Tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan tata kelola dan pencitraan publik terhadap lembaga pendidikan baik yang formal maupun non formal.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan melalui kegiatan yang dilaksanakan bersama antara pengelola lembaga pendidikan dengan masyarakat disekitarnya secara swakelola.
D. Sasaran
Sasaran dari kegiatan ini adalah sejumlah PAUD, TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, Pendidikan Berkebutuhan Khusus (PLB), Dewan Pendidikan, dan lembaga dikmas serta lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan pada 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Adapun sasaran dari pemberian hibah dan jenis bantuan beserta jumlah dana dapat dilihat pada tabel berikut :
| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | HARGA SATUAN | JUMLAH DANA (Rp) | ||
| 1 | Hibah pembangunan TK Pembina (60%) | 21 | unit | 480.000.000 | 10.080.000.000 | ||
| 2 | Hibah kepada lembaga PAUD | 50 | lbg | 10.000.000 | 500.000.000 | ||
| 3 | BOS SD/MI | 149432 | siswa | 60.000 | 8.965.920.000 | ||
| 4 | SMP/MTs | 48069 | siswa | 120.000 | 5.768.280.000 | ||
| 5 | Hibah kepada SBI (SMP Negeri 2 Pangkalpinang) | 1 | sekolah | 240.000.000 | 240.000.000 | ||
| 6 | Hibah perpustakaan & kelengkapannya | | | | | ||
| | a | SMP | 7 | sekolah | 200.000.000 | 1.400.000.000 | |
| | b | SMA (60%) | 10 | sekolah | 221.760.000 | 2.217.600.000 | |
| | c | SMK (60%) | 14 | sekolah | 221.760.000 | 3.104.640.000 | |
| 7 | Hibah Lab dan kelengkapannya IPA | | | | | ||
| | a | SD | 21 | sekolah | 350.000.000 | 7.350.000.000 | |
| | b | SMP | 7 | sekolah | 500.000.000 | 3.500.000.000 | |
| 8 | Hibah ruang kelas baru & Muebelier | | | | | ||
| | a | SD | 10 | unit | 157.000.000 | 1.570.000.000 | |
| | b | SMP | 28 | unit | 174.500.000 | 4.886.000.000 | |
| | | | | | | ||
| | | | | | | ||
| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | HARGA SATUAN | JUMLAH DANA (Rp) | ||
| 9 | Hibah kepada SBI | | | | | ||
| | a | SMA 1 Pangkalpinang dan SMA 1 Manggar | 2 | sekolah | 160.000.000 | 320.000.000 | |
| | b | SMKN 3 Pangkalpinang | 1 | sekolah | 200.000.000 | 200.000.000 | |
| 10 | BOS sekolah menengah | 19277 | siswa | 480.000 | 9.252.960.000 | ||
| 11 | Pembangunan Lab IPA SMA + alat/bahan | 7 | sekolah | 500.000.000 | 3.500.000.000 | ||
| 12 | Pembangunan Lab Komputer SMA/SMK + alat/bahan | 7 | sekolah | 500.000.000 | 3.500.000.000 | ||
| 13 | Pengadaan peralatan drumband SMK | 2 | sekolah | 125.000.000 | 250.000.000 | ||
| 14 | Pembangunan USB SMK + Meubelier | 2 | unit | 1.500.000.000 | 3.000.000.000 | ||
| 15 | Pendidikan Inklusi (PLB) | 50 | org | 250.000 | 12.500.000 | ||
| 16 | Perlengkapan sekolah SLB | 7 | sekolah | 50.000.000 | 350.000.000 | ||
| 17 | Perlengkapan asrama PLB | 7 | unit | 50.000.000 | 350.000.000 | ||
| 18 | Operasional PLB | 7 | Kab/Kota | 25.000.000 | 175.000.000 | ||
| 19 | Operasional Asrama PLB | 7 | Kab/Kota | 60.000.000 | 420.000.000 | ||
| 20 | Insentif bagi tata usaha sekolah | 2446 | org | 2.400.000 | 5.870.400.000 | ||
| 21 | Insentif bagi guru SMPsatu atap | 60 | rombel | 20.160.000 | 1.209.600.000 | ||
| 22 | Hibah kepada Dewan Pendidikan Provinsi | 1 | Lbg | 350.000.000 | 350.000.000 | ||
| 23 | Hibah Kepada Dewan Pendidikan Kab/Kota | 7 | Kab/Kota | 50.000.000 | 350.000.000 | ||
| 24 | Ruang kelas baru SMK + Meubelier | 14 | unit | 277.200.000 | 3.880.800.000 | ||
| 25 | Sekolah baru SMA + Meubelier (Kec.Bakam) | 1 | lembaga | 1.300.000.000 | 1.300.000.000 | ||
| 26 | Kelompok kerja pengawas sekolah (KKPS) | 1 | paket | 55.000.000 | 55.000.000 | ||
| 27 | Ikatan penilik Dikmas Provinsi | 1 | paket | 30.000.000 | 30.000.000 | ||
| 28 | Bantuan untuk Mendo Barat | | | | | ||
| | a | Lab produktif | 1 | paket | 100.000.000 | 100.000.000 | |
| | b | Meubelier perpustakaan | 1 | paket | 75.000.000 | 75.000.000 | |
| | c | Instalasi listrik | 1 | paket | 40.000.000 | 40.000.000 | |
| | d | Peralatan drumband | 1 | unit | 125.000.000 | 125.000.000 | |
| 29 | Ikatan penilik Dikmas Kab/Kota | 7 | lembaga | 20.000.000 | 140.000.000 | ||
| 30 | Peralatan MEQIP SD | 40 | sekolah | 25.000.000 | 1.000.000.000 | ||
| 31 | Soft ware pendidikan pesona edu SMP (50 sek x 3 kls x | | | | | ||
| | 2 matpel x Rp. 15.000.000) | 300 | paket | 15.000.000 | 4.500.000.000 | ||
| 32 | Lab | 7 | sekolah | 550.000.000 | 3.850.000.000 | ||
| 33 | Lab Bahasa SMP + Meubelier + alat | 7 | sekolah | 600.000.000 | 4.200.000.000 | ||
| 34 | Lab Bahasa SMA + Meubelier + alat | 7 | sekolah | 650.000.000 | 4.550.000.000 | ||
| 35 | BOP paket A | 250 | org | 855.000 | 213.750.000 | ||
| 36 | BOP paket B | 700 | org | 1.713.000 | 1.199.100.000 | ||
| 37 | BOP paket C | 600 | org | 1.396.000 | 837.600.000 | ||
| 38 | Insentif pengasuh PAUD | 650 | org | 1.800.000 | 1.170.000.000 | ||
| | | | | | | ||
| | | | | | | ||
| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | HARGA SATUAN | JUMLAH DANA (Rp) | ||
| 39 | Insentif pengawas TK/SD, Matpel dan PLB | 114 | org | 1.800.000 | 205.200.000 | ||
| 40 | Pengembangan TBM | 20 | lembaga | 25.000.000 | 500.000.000 | ||
| 41 | Biaya operasional UBB | 1 | tahun | 9.000.000.000 | 9.000.000.000 | ||
| 42 | Bantuan untuk UT | 1 | paket | 500.000.000 | 500.000.000 | ||
| 43 | Bantuan untuk STAIN | 1 | paket | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | ||
| 44 | Bantuan untuk STISIPOL Pahlawan 12 | 1 | paket | 350.000.000 | 350.000.000 | ||
| 45 | Beasiswa prestasi SD | 1000 | org | 300.000 | 300.000.000 | ||
| 46 | Beasiswa prestasi SMP | 500 | org | 600.000 | 300.000.000 | ||
| 47 | Beasiswa prestasi SMA/SMK | 200 | org | 900.000 | 180.000.000 | ||
| 48 | Rintisan PAUD | 14 | lembaga | 25.000.000 | 350.000.000 | ||
| 49 | HIMPAUDI Kab/Kota | 7 | Kab/kota | 15.000.000 | 105.000.000 | ||
| 50 | Pendidikan Keaksaraan | 4220 | org | 400.000 | 1.688.000.000 | ||
| 51 | Bantuan kepada UKS | 1 | paket | 500.000.000 | 500.000.000 | ||
| 52 | Ikatan Kelompok Belajar MAP UPBJJ Pangkalpinang | 1 | paket | 250.000.000 | 250.000.000 | ||
| 53 | Bantuan untuk Peningkatan Kreativitas pendidik | 1 | paket | 161.925.000 | 161.925.000 | ||
| 54 | Bantuan kepada YAPERBEL | 1 | paket | 250.000.000 | 250.000.000 | ||
| 55 | Bantuan beasiswa Mahasiswa tidak mampu | 1 | paket | 1.971.338.883 | 1.971.338.883 | ||
| 56 | Bantuan untuk AMIK Atmaluhur | 1 | paket | 500.000.000 | 500.000.000 | ||
| | JUMLAH | | | | 127.070.613.883 | ||
| NO. | Uraian kegiatan | Volume | Satuan | Harga satuan | Jumlah Dana |
| 1. | Hibah pembangunan TK/SD satu atap dan Meubelair | 30 | unit | 150,000,000.00 | 4,500,000,000.00 |
| 2. | Hibah pengadaan alat bermain Tk(bagian dalam) | 21 | paket | 40,000,000.00 | 840,000,000.00 |
| 3. | Hibah rehabilitasi gedung Tk | 40 | ruang | 50,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 4. | Hibah bantuan Beasiswa Mahasiswa Universitas Terbuka (lanjutan=50 orang x 8.000.000,-) | 50 | orang | 8,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 5. | Hibah bantuan Beasiswa Mahasiswa Universitas Terbuka (lanjutan=90 orang x 8.000.000,-) | 90 | orang | 8,000,000.00 | 720,000,000.00 |
| 6. | Hibah bantuan S1 ke Malaka (lanjutan=8 orang x 100.000.000,-) | 8 | orang | 100,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 7. | Hibah bantuan S1 ke Malaka (baru=10 orang x 100.000.000,-) | 10 | orang | 100,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 8. | Bantuan operasional Gugus TK | 36 | gugus | 10,000,000.00 | 360,000,000.00 |
| 9. | Hibah pengadaan alat peraga matematika SD(MEQIP) | 100 | paket | 25,000,000.00 | 2,500,000,000.00 |
| 10. | Hibah Software pembelajaran matematika, fisika, biologi untuk SMA kelas I, II, III (20 sek x 3 mapel x 3 kls) | 180 | kelas | 15,000,000.00 | 2,700,000,000.00 |
| 11. | Bantuan operasional | 165 | gugus | 10,000,000.00 | 1,650,000,000.00 |
| 12. | Hibah kepada peserta Olimpioade MIPA tingkat SMP dan SMA | 16 | orang | 18,000,000.00 | 288,000,000.00 |
| 13. | Hibah alat laboratorium IPA SMP (lengkap) | 18 | paket | 220,000,000.00 | 3,960,000,000.00 |
| 14. | Hibah peralatan laboratorium | 2 | paket | 200,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 15. | Hibah peralatan laboratorium Komputer SMK | 7 | paket | 200,000,000.00 | 1,400,000,000.00 |
| 16. | Hibah peralatan laboratorium Komputer SMA | 7 | paket | 200,000,000.00 | 1,400,000,000.00 |
| 17. | Hibah peralatan laboratorium IPA SMA | 7 | paket | 220,000,000.00 | 1,540,000,000.00 |
| 18. | Hibah kepada Tim Pendataan Buta Aksara Provinsi (7 kab/kota) | 7 | kab | 50,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 19. | Hibah bantuan operasional SMK Insan Bahari | 1 | sek | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 20. | Hibah rehabilitasi ruang kelas, meubelair dan listrik TKA/TPA Roudhatul Ulum Payung Bangka Selatan | 1 | sek | 129,876,206.45 | 129,876,206.45 |
| 21. | Hibah pembayaran sisa kontrak komputer SD N 1 Sungailiat, SD N 29 Sungailiat dan SD N 8 Sungailiat | 1 | sek | 142,000,000.00 | 142,000,000.00 |
| 22. | Hibah pembangunan pagar kepada SMA Pergib Manggar | 1 | paket | 87,000,000.00 | 87,000,000.00 |
| 23. | Hibah peralatan praktek SMK BM | 16 | paket | 200,000,000.00 | 3,200,000,000.00 |
| 24. | Hibah peralatan praktek SMK Teknologi | 5 | paket | 500,000,000.00 | 2,500,000,000.00 |
| 25. | Hibah peralatan praktek SMK Pariwisata | 2 | paket | 300,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 26. | Hibah peralatan praktek SMK Kelautan Perikanan | 3 | paket | 400,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |
| 27. | Hibah peralatan praktek SMK Pertanian | 1 | paket | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 28. | Hibah penggantian peralatan laboratorium bahasa SMAN 1 Pemali | 1 | paket | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 29. | Hibah TIK untuk SMP | 19 | paket | 100,000,000.00 | 1,900,000,000.00 |
| 30. | Hibah untuk peralatan Drumb Band SMAN Puding Besar, SMAN 1 Payung, SMAN 2 Tanjung Pandan | 3 | paket | 125,000,000.00 | 375,000,000.00 |
| TOTAL | 37,591,876,206.45 | ||||
E. Indikator Keberhasilan
Pelaksanaan pemberian bantuan/subsidi dikatakan berhasil apabila :
1. Sekolah/lembaga penerima hibah sesuai dengan sasaran dan kriteria yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan dan penggunaan dana bantuan sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam Buku Petunjuk Teknis Pemberian Subsidi Sekolah Melalui Dana APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Kualitas pelaksanaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang direncanakan dan dicantumkan dalam proposal dari sekolah.
4. Kepala Sekolah dan Masyarakat/Komite Sekolah berperan secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan secara transparan, demokratis, profesional, akuntabel, efektif dan efisien serta tertib administrasi dan pelaporan.
5. Hasil kegiatan dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pembelajaran.
6. Ada partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.
7. Meningkatkan pelayanan dan akses terhadap pendidikan baik melalui pendidiksan formal maupun non formal, meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta terciptanya pengelolaan pendidikan yang profesional serta baiknya pencitraan publik terhadap pengelolaan dan pelayanan pendidikan bagi masyarakat oleh pemerintah.
F. Ketentuan Umum
Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan :
1. Sarana Pendidikan adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah.
2. Prasarana Pendidikan adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah/madrasah/lembaga pendidikan.
3. Perabot adalah sarana pengisi ruang
4. Peralatan pendidikan adalah sarana yang secara angsung digunakan untuk pembelajaran.
5. Media Pendidikan adalah peralatan pendidikan yang digunakan untuk membantu komunikasi dalam pembelajaran.
6. Bangunan adalah gedung yang digunakan untuk menjalankan fungsi sekolah/madrasah/lembaga pendidikan lainnya.
7. Ruang Kelas adalah ruang pembelajaran teori dan praktek yang tidak memerlukan peralatan khusus.
8. Ruang Penunjang Lainnya (RPL) adalah ruangan selain ruang kelas yang berfungsi yang digunakan untuk menjalankan fungsi sekolah/madrasah.
9. Ruang Perpustakaan adalah ruang untuk menyimpan dan memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka.
10. Ruang Laboratorium adalah ruang untuk pembelajaran secara praktek yang memerlukan peralatan khusus.
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini hanya bertindak selaku fasilitator dan melaksanakan pembinaan dengan membuatkan suatu bentuk aturan sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar.
