AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK

PADA DINAS PENDIDIKAN

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Oleh : INDRAWADI, S.Si, MAP

A.    PENDAHULUAN

Tata kepemerintahan yang baik atau yang sering di istilahkan dengan Good Governance merupakan sesuatu hal yang menjadi idam-idaman masyarakat Indonesia. Sebagian besar dari mereka membayangkan dengan tata kepemerintahan yang baik mereka akan dapat memiliki pelayanan publik yang baik, angka korupsi semakin rendah dan pemerintah semakin perduli dengan kepentingan rakyatnya (Agus Dwiyanto : 2006).

Keinginan mewujudkan good governance tersebut dalam sistem pemerintahan telah lama dinyatakan oleh Para pejabat di tingkat pusat (nasional), provinsi dan kabupaten/Kota. Pertanyaannya adalah bagaimana mewujudkan good governance tersebut dalam pemerintahan kita. Strategi apa yang cocok dan sebaiknya dilakukan untuk mewujudkan good governance tersebut?.

Konsep good governance sendiri memiliki arti yang luas dan sering dipahami secara berbeda-beda. Salah satu hal yang sering dikaitkan dengan konsep good governance seperti yang diungkapkan oleh Agus Dwiyanto (2006) yaitu praktek kepemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta berorientasi pada kepentingan publik melalui transparansi, penegakan hukum dan akuntabilitas publik.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Tim Asistensi Pelaporan AKIP Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengungkapkan bahwa diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN .

Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjwabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi yang bersangkutan. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu instansi pemerintah yang memberikan pelayanan bidang pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentu saja harus  akuntabel sebagaimana disebutkan diatas. Untuk melihat bentuk akuntabilitas yang dilaksanakan di lembaga ini, ada baiknya kita lihat sepintas mengenai Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KOLABORASI HUBUNGAN KEMITRAAN DAN MANAJEMEN PERUBAHAN KOTA (Mencontoh Keberhasilan Pembaharuan Pusat Kota Manchaster)

 KOLABORASI HUBUNGAN KEMITRAAN  DAN MANAJEMEN PERUBAHAN KOTA

(Mencontoh Keberhasilan Pembaharuan Pusat  Kota Manchaster)

Oleh Indrawadi, S.Si, MAP

A.    DESKRIPSI

Artikel Gwyndalf Williams yang berjudul “Collaborative Partnerships and Urban Change Management, The Renewal of Manchester City Centre” yang bertujuan untuk mempertimbangkan keuntungan dari kolaborasi dalam pemograman penyerahan strategi regenerasi kompleks dan terfokus pada pembaharuan pusat kota Manchester pasca pengeboman ini menceritakan tentang keberhasilan pembangunan kota Manchester pasca pengeboman oleh teroris yang telah melumpuhkan perekonomian kota tersebut dengan model “Collaborative Partnerships” antara pihak swasta dan publik. Kunci kesuksesan dari model tersebut yaitu kerjasama dan kepercayaan antara organisasi yang terlibat, hubungan antar individu ditingkatkan, manfaat dan beban penyelesaian masalah yang terbagi.

Pusat dari gagasan perencanaan kolaborasi ini yaitu “partnerships” (hubungan  kemitraan) sebagai instrumen untuk implementasi kebijakan, yang memberikan sebuah tantangan untuk tindakan kolektif dimana kebutuhan akan kebijakaan bersama dan koordinasi dilihat sebagai hal yang krusial dan berhubungan dengan investasi infrastruktur dan pembukaan sumberdaya pembangunan. Empat tahap kunci dalam siklus hubungan kemitraan yaitu Kolaborasi – kreasi dan konsolidasi – delevery program – terminasi dan suksesi.

Fenomena Acara Perpisahan Siswa (Demi Prestasi Atau Prestise ??????)

PRESTASI Dan PRESTISE (Atau Pemborosan ????????)

Pengumuman kelulusan siswa mulai dari SD, SMP dan SMA telah selesai. Tinggallah sekarang sekolah berlomba-lomba untuk melakukan acara perpisahan dengan siswanya. Ada yang dilakukan di Hotel berbintang (Sampai bintang tujuh kali ?????), ada yang dilakukan secara meriah dengan jalan-jalan ke tempat liburan (Pantai, gunung, kolam renang, kebon binatang dll), ada yang dilakukan secara meriah di sekolah, bahkan ada yang merasa cukup dengan membaca doa syukur bersama di sekolah saja.

Pembiayaannya bagaimana ya ????????
Gampang, minta aja sama orang tua siswa. Toh semuanya untuk siswa (Apa iya sih)

KOORDINASI PERENCANAAN PENDIDIKAN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KOORDINASI PERENCANAAN PENDIDIKAN

DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Memenuhi amanah dalam UU Nomor 25 tahun 2000 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku SKPD yang melaksanakan urusan wajib pendidikan pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tugas utama yaitu untuk melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi pembangunan bidang pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota serta Pemerintah Nasional di wilayahnya. Untuk mengatasi permasalahan dibidang pendidikan, maka dipandang sangat penting untuk melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baik dengan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun dengan Pemerintah Nasional serta stakeholder pendidikan.

Rakor Pendidikan Babel Tahun 2012

Hasil Rapat Koordinasi Perencanaan Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012

Di Kabupaten Belitung Timur

By Tim Perencanaan Dindik Prov. Kep. Babel

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku SKPD yang melaksanakan urusan wajib pendidikan pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tugas utama yaitu untuk melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi pembangunan bidang pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota serta Pemerintah Nasional di wilayahnya. Untuk mengatasi permasalahan dibidang pendidikan, maka dipandang sangat penting untuk melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baik dengan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun dengan Pemerintah Nasional serta stakeholder pendidikan. Tentunya dengan adanya koordinasi ini diharapkan terjadinya sinkronisasi pelaksanaan pembangunan sehingga pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah dan tepat sasaran serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Apalagi mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia maupun sumberdaya keuangan, maka sangat diperlukan adanya perencanaan pembangunan yang terkoordinasi dan terencana dengan baik agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai.