AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK

PADA DINAS PENDIDIKAN

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Oleh : INDRAWADI, S.Si, MAP

A.    PENDAHULUAN

Tata kepemerintahan yang baik atau yang sering di istilahkan dengan Good Governance merupakan sesuatu hal yang menjadi idam-idaman masyarakat Indonesia. Sebagian besar dari mereka membayangkan dengan tata kepemerintahan yang baik mereka akan dapat memiliki pelayanan publik yang baik, angka korupsi semakin rendah dan pemerintah semakin perduli dengan kepentingan rakyatnya (Agus Dwiyanto : 2006).

Keinginan mewujudkan good governance tersebut dalam sistem pemerintahan telah lama dinyatakan oleh Para pejabat di tingkat pusat (nasional), provinsi dan kabupaten/Kota. Pertanyaannya adalah bagaimana mewujudkan good governance tersebut dalam pemerintahan kita. Strategi apa yang cocok dan sebaiknya dilakukan untuk mewujudkan good governance tersebut?.

Konsep good governance sendiri memiliki arti yang luas dan sering dipahami secara berbeda-beda. Salah satu hal yang sering dikaitkan dengan konsep good governance seperti yang diungkapkan oleh Agus Dwiyanto (2006) yaitu praktek kepemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta berorientasi pada kepentingan publik melalui transparansi, penegakan hukum dan akuntabilitas publik.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Tim Asistensi Pelaporan AKIP Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengungkapkan bahwa diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN .

Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjwabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi yang bersangkutan. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu instansi pemerintah yang memberikan pelayanan bidang pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentu saja harus  akuntabel sebagaimana disebutkan diatas. Untuk melihat bentuk akuntabilitas yang dilaksanakan di lembaga ini, ada baiknya kita lihat sepintas mengenai Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KOLABORASI HUBUNGAN KEMITRAAN DAN MANAJEMEN PERUBAHAN KOTA (Mencontoh Keberhasilan Pembaharuan Pusat Kota Manchaster)

 KOLABORASI HUBUNGAN KEMITRAAN  DAN MANAJEMEN PERUBAHAN KOTA

(Mencontoh Keberhasilan Pembaharuan Pusat  Kota Manchaster)

Oleh Indrawadi, S.Si, MAP

A.    DESKRIPSI

Artikel Gwyndalf Williams yang berjudul “Collaborative Partnerships and Urban Change Management, The Renewal of Manchester City Centre” yang bertujuan untuk mempertimbangkan keuntungan dari kolaborasi dalam pemograman penyerahan strategi regenerasi kompleks dan terfokus pada pembaharuan pusat kota Manchester pasca pengeboman ini menceritakan tentang keberhasilan pembangunan kota Manchester pasca pengeboman oleh teroris yang telah melumpuhkan perekonomian kota tersebut dengan model “Collaborative Partnerships” antara pihak swasta dan publik. Kunci kesuksesan dari model tersebut yaitu kerjasama dan kepercayaan antara organisasi yang terlibat, hubungan antar individu ditingkatkan, manfaat dan beban penyelesaian masalah yang terbagi.

Pusat dari gagasan perencanaan kolaborasi ini yaitu “partnerships” (hubungan  kemitraan) sebagai instrumen untuk implementasi kebijakan, yang memberikan sebuah tantangan untuk tindakan kolektif dimana kebutuhan akan kebijakaan bersama dan koordinasi dilihat sebagai hal yang krusial dan berhubungan dengan investasi infrastruktur dan pembukaan sumberdaya pembangunan. Empat tahap kunci dalam siklus hubungan kemitraan yaitu Kolaborasi – kreasi dan konsolidasi – delevery program – terminasi dan suksesi.

PELESTARIAN BAHASA MELAYU BANGKA BELITONG MELALUI PENDIDIKAN SEBAGAI WUJUD PELESTARIAN IDENTITAS MASYARAKAT MELAYU BANGKA BELITONG

PELESTARIAN BAHASA MELAYU BANGKA BELITUNG MELALUI PENDIDIKAN SEBAGAI WUJUD PELESTARIAN IDENTITAS MASYARAKAT MELAYU BANGKA BELITONG

Oleh :

INDRAWADI, S.Si, MAP

Kepala Seksi Penyusunan Rencana dan Program

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kebahasaan, Pangkalpinang, 25 September 2014

Memancing ikan Tenggiri di pinggiran.
Dapatnya ikan kerisi diletakkan dekat kayu dalam tong.
Perkenankan kami untuk mengungkapkan segala olah rasa dan pikiran
Untuk pelestarian bahasa negeri, bahasa melayu Bangka Belitong.

Demikian sebuah pantun pembuka yang disampaikan sebagai kebiasaan danciri khas orang melayu, termasuk orang melayu di Bangka Belitung atau sebagian menamakan diri orang melayu pesisir. Pantun ini disampaikan dalam BahasaIndonesia agar mudah dimengerti oleh seluruh orang.

Secara umum bahasa daerah di Bangka Belitung merupakan bahasa melayu dengan berbagai macam dialek. Ada dialek Pangkalpinang, dialek masyarakat DesaTua Tunu, dialek masyarakat Sijuk, dialek masyarakat Belinyu, dan lain-lain. Masyarakat Bangka Belitung memang terdiri dari berbagai suku dan etnis dengan mayoritas merupakan suku melayu atau keturunan suku melayu. Di masyarakat Bangka Belitung sendiri telah terjadi pencampuran suku dan etnis yang justru menimbulkan pembauran bahasa yang menambah kaya bahasa daerah itu sendiri. Sebagai contoh, masyarakat dari etnis Tionghoa sering mengucapkan bahasa bangkadan dialek Tionghoa yang berbeda seperti kebanyakan bahasa bangka yang lain.

Pendidikan Menengah Universal di Bangka Belitung

KONSEP PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL 

DI BANGKA BELITUNG

Oleh : 

INDRAWADI, S.Si, MAP

Salah satu program unggulan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini yaitu Pendidikan Menengah Universal dimana diharapkan setiap masyarakat di Indonesia dapat menyelesaikan pendidikan minimal Sekolah Menengah sederajat. Program ini diluncurkan sebagai lanjutan dari keberhasilan pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang saat ini diklaim telah dituntaskan oleh Pemerintah dengan pencapaian APK SMP sederajat sudah mencapai diatas 95 %. Menurut Menteri Pendidikan Nasional, ada 3 (tiga) sasaran yang ingin dicapai dengan adanya program ini, yaitu sebagai berikut : 

1. Peningkatan APK Sekolah Menengah Sederajat.
2. Penurunan Disparitas APK Kabupaten dan Kota
3. Penyeimbangan komposisi SMA dan SMK

Sebetulnya ada satu hal yang seharusnya tidak boleh dilupakan dari sasaran program ini, yaitu kebermutuan pendidikan menengah. Keberhasilan dari program ini tentunya tidak bisa hanya dilihat dari berapa banyak masyarakat yang bersekolah hingga pendidikan menengah, tetapi juga harusnya dilihat dari seberapa besar manfaat pendidikan menengah ini bagi peningkatan mutu masyarakat (SDM).
 
Pendidikan Menengah Universal ini juga telah menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2013 - 2017 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bahkan ada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sejak beberapa tahun silam telah memprioritaskan program ini walaupun dengan nama yang berbeda seperti Program Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun.

Hingga tahun 2012, pencapaian APK Pendidikan Menengah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah cukup baik dan diatas rata-rata nasional, yaitu mencapai 76,65 %. Untuk Kota Pangkalpinang bahkan telah mencapai APK sebesar 129,05 %. Tetapi ada pula Kabupaten yang pencapaian APK Pendidikan Menengah masih sangat rendah dan dibawah rata-rata nasional, yaitu Kabupaten Bangka Selatan (APK = 55,49 %) dan Kabupaten Bangka Tengah (APK = 55,60 %). Hal ini tentu saja menunjukkan bahwa Disparitas APK Kabupaten dan Kota masih sangat tinggi.