Pendidikan Bangka Belitung: KOORDINASI PERENCANAAN PENDIDIKAN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KOORDINASI PERENCANAAN PENDIDIKAN

DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Memenuhi amanah dalam UU Nomor 25 tahun 2000 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku SKPD yang melaksanakan urusan wajib pendidikan pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tugas utama yaitu untuk melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi pembangunan bidang pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota serta Pemerintah Nasional di wilayahnya. Untuk mengatasi permasalahan dibidang pendidikan, maka dipandang sangat penting untuk melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baik dengan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun dengan Pemerintah Nasional serta stakeholder pendidikan.

Hal ini sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik atau yang dikenal dengan istilah “Good Governance”. Untuk menghasilkan suatu produk perencanaan yang baik tentu saja diperlukan perencanaan pembangunan bersifat partisipatif, berorientasi pada kesepakatan, akuntabel, transparan, tanggap, efektif dan efisien, adil dan inklusif serta tunduk pada supremasi hukum. Tata Pemerintahan yang baik menjamin agar korupsi diminimalisir, pandangan-pandangan kelompok minoritas turut dipertimbangkan dan suara dari mereka yang paling rentan di masyarakat didengarkan dalam pengambilan keputusan.

Tentu dengan adanya koordinasi ini diharapkan terjadi sinkronisasi pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan sehingga pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah dan tepat sasaran serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Apalagi mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia maupun sumberdaya keuangan. Maka sangat diperlukan adanya perencanaan pembangunan yang terkoordinasi dan terencana dengan baik agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dilaksanakan di Hotel Tanjung Pesona, Sungailiat - Bangka pada tanggal 4 s.d. 8 Pebruari 2014 yang dibuka oleh Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Rustam Efendi, B.Sc. Dalam sambutannya Beliau menyampaikan bahwa pembangunan bidang pendidikan sangat memegang peranan penting dalam peningkatan Sumber Daya Manusia di Bangka Belitung yang nantinya akan melaksanakan pembangunan secara menyeluruh di Bangka Belitung dan pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Maka adalah tak salah jika pendidikan ditempatkan sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan sektoral di Bangka Belitung.

Lebih lanjut dalam pengarahannya, Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung ini menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berkomitmen secara bertahap akan memenuhi kewajiban yang diamanatkan dalam UUD 1945 agar Pemerintah Daerah menyediakan anggaran 20 % untuk pembangunan pendidikan dari seluruh biaya pembangunan di APBD nya.

Beliau juga menyampaikan bahwa pembangunan bidang pendidikan sangatlah kompleks karena menyangkut pembangunan SDM dimana masyarakat merupakan objek langsung dari pembangunan. Apalagi mengingat kondisi geografis wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupaka Provinsi Kepulauan dengan tingkat keberagaman suku dan budaya yang cukup beragam serta memiliki pulau-pulau kecil yang tidak bisa dijangkau dengan sarana transportasi umum. Untuk itu diperlukan suatu perencanaan strategic yang matang dan terukur sehingga layanan pendidikan mampu melayani seluruh lapisan masyarakat termasuk yang berdiam di pulau-pulau terpencil tersebut.

Rapat Koordinasi ini diikuti 45 orang peserta yang merupakan perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, LPMP Bangka Belitung, Kanwil Kemenag, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, PGRI Bangka Belitung, Badan Akreditasi Sekolah dan Madrasah dan stake holder lainnya di bidang pendidikan. Peserta dibagi dalam 5 (lima) kelompok yang berdiskusi mengenai target pembangunan tahun 2014, program dan kegiatan yang akan dilakukan serta pembiayaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan.

Kelompok I merupakan Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota membahas tentang isu-isu strategis yang akan dihadapi pada tahun 2014 serta arah kebijakan yang akan diambil. Kelompok II membahas tentang Program PAUDNI, Kelompok III membahas tentang Program Pendidikan Dasar, Kelompok IV membahas tentang Program Pendidikan Menengah dan Tinggi dan Kelompok V membahas tentang Pendataan dan sistem Monev yang akan dikembangkan untuk menunjang kebijakan yang diambil.

Sebagai bahan diskusi peserta, Dinas Pendidikan telah mengundang Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menyampaikan materi mengenai Arah Pembangunan secara makro di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2013 - 2017, dan Kepala DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menyampaikan mekanisme penganggaran pemerintah daerah.

Hasil dari Rapat Koordinasi ini yaitu telah tersusunnya Rancangan Target Kinerja, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan serta Rencana Anggaran yang dibutuhkan pada tahun 2014 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diharapkan mampu mengakomodir kepentingan seluruh masyarakat dibidang pendidikan.