BELAJAR DEMOKRASI DARI SALAH SATU FOUNDING FATHER OF INDONESIA

BELAJAR DEMOKRASI DARI SALAH SATU FOUNDING FATHER OF INDONESIA

Sangat menarik sekali  pidato ilmiah salah satu Founding Father of Indonesia, DR. MOHAMMAD HATTA, yang berjudul SESUDAH 25 TAHUN.  Pidato ini disampaikan pada acara Dies Natalis Ke Sembilan Universistas Syah Kuala, Banda Aceh tanggal 2 September 1970. Banyak hal yang disampaikan oleh Beliau terkait pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan hingga saat tersebut bila dibandingkan dengan cita-cita kemerdekaan Bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Salah satu hal yang disoroti Beliau yaitu permasalahan Bangsa Indonesia yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat dan Adil dan Makmur. "Apakah yang dimaksud dengan Indonesia yang Adil ?????". Dengan gamblang sekali dijelaskan pada Pidato tersebut bahwa Indonesia yang Adil tersebut yaitu bahwa seluruh Rakyat Indoensia harus merasakan diperlakukan secara adil dari segala segi penghidupannya dengan tiada dibeda-bedakan sebagai warga negara. Beliau telah mengingatkan kita semua bahwa  hal akan tercapai apabila Pemerintahan Negara dari Pusat sampai daerah harus berdasarkan KEDAULATAN RAKYAT. 

AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK

PADA DINAS PENDIDIKAN

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Oleh : INDRAWADI, S.Si, MAP

A.    PENDAHULUAN

Tata kepemerintahan yang baik atau yang sering di istilahkan dengan Good Governance merupakan sesuatu hal yang menjadi idam-idaman masyarakat Indonesia. Sebagian besar dari mereka membayangkan dengan tata kepemerintahan yang baik mereka akan dapat memiliki pelayanan publik yang baik, angka korupsi semakin rendah dan pemerintah semakin perduli dengan kepentingan rakyatnya (Agus Dwiyanto : 2006).

Keinginan mewujudkan good governance tersebut dalam sistem pemerintahan telah lama dinyatakan oleh Para pejabat di tingkat pusat (nasional), provinsi dan kabupaten/Kota. Pertanyaannya adalah bagaimana mewujudkan good governance tersebut dalam pemerintahan kita. Strategi apa yang cocok dan sebaiknya dilakukan untuk mewujudkan good governance tersebut?.

Konsep good governance sendiri memiliki arti yang luas dan sering dipahami secara berbeda-beda. Salah satu hal yang sering dikaitkan dengan konsep good governance seperti yang diungkapkan oleh Agus Dwiyanto (2006) yaitu praktek kepemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta berorientasi pada kepentingan publik melalui transparansi, penegakan hukum dan akuntabilitas publik.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Tim Asistensi Pelaporan AKIP Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengungkapkan bahwa diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN .

Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjwabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi yang bersangkutan. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu instansi pemerintah yang memberikan pelayanan bidang pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentu saja harus  akuntabel sebagaimana disebutkan diatas. Untuk melihat bentuk akuntabilitas yang dilaksanakan di lembaga ini, ada baiknya kita lihat sepintas mengenai Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KOLABORASI HUBUNGAN KEMITRAAN DAN MANAJEMEN PERUBAHAN KOTA (Mencontoh Keberhasilan Pembaharuan Pusat Kota Manchaster)

 KOLABORASI HUBUNGAN KEMITRAAN  DAN MANAJEMEN PERUBAHAN KOTA

(Mencontoh Keberhasilan Pembaharuan Pusat  Kota Manchaster)

Oleh Indrawadi, S.Si, MAP

A.    DESKRIPSI

Artikel Gwyndalf Williams yang berjudul “Collaborative Partnerships and Urban Change Management, The Renewal of Manchester City Centre” yang bertujuan untuk mempertimbangkan keuntungan dari kolaborasi dalam pemograman penyerahan strategi regenerasi kompleks dan terfokus pada pembaharuan pusat kota Manchester pasca pengeboman ini menceritakan tentang keberhasilan pembangunan kota Manchester pasca pengeboman oleh teroris yang telah melumpuhkan perekonomian kota tersebut dengan model “Collaborative Partnerships” antara pihak swasta dan publik. Kunci kesuksesan dari model tersebut yaitu kerjasama dan kepercayaan antara organisasi yang terlibat, hubungan antar individu ditingkatkan, manfaat dan beban penyelesaian masalah yang terbagi.

Pusat dari gagasan perencanaan kolaborasi ini yaitu “partnerships” (hubungan  kemitraan) sebagai instrumen untuk implementasi kebijakan, yang memberikan sebuah tantangan untuk tindakan kolektif dimana kebutuhan akan kebijakaan bersama dan koordinasi dilihat sebagai hal yang krusial dan berhubungan dengan investasi infrastruktur dan pembukaan sumberdaya pembangunan. Empat tahap kunci dalam siklus hubungan kemitraan yaitu Kolaborasi – kreasi dan konsolidasi – delevery program – terminasi dan suksesi.

PELESTARIAN BAHASA MELAYU BANGKA BELITONG MELALUI PENDIDIKAN SEBAGAI WUJUD PELESTARIAN IDENTITAS MASYARAKAT MELAYU BANGKA BELITONG

PELESTARIAN BAHASA MELAYU BANGKA BELITUNG MELALUI PENDIDIKAN SEBAGAI WUJUD PELESTARIAN IDENTITAS MASYARAKAT MELAYU BANGKA BELITONG

Oleh :

INDRAWADI, S.Si, MAP

Kepala Seksi Penyusunan Rencana dan Program

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kebahasaan, Pangkalpinang, 25 September 2014

Memancing ikan Tenggiri di pinggiran.
Dapatnya ikan kerisi diletakkan dekat kayu dalam tong.
Perkenankan kami untuk mengungkapkan segala olah rasa dan pikiran
Untuk pelestarian bahasa negeri, bahasa melayu Bangka Belitong.

Demikian sebuah pantun pembuka yang disampaikan sebagai kebiasaan danciri khas orang melayu, termasuk orang melayu di Bangka Belitung atau sebagian menamakan diri orang melayu pesisir. Pantun ini disampaikan dalam BahasaIndonesia agar mudah dimengerti oleh seluruh orang.

Secara umum bahasa daerah di Bangka Belitung merupakan bahasa melayu dengan berbagai macam dialek. Ada dialek Pangkalpinang, dialek masyarakat DesaTua Tunu, dialek masyarakat Sijuk, dialek masyarakat Belinyu, dan lain-lain. Masyarakat Bangka Belitung memang terdiri dari berbagai suku dan etnis dengan mayoritas merupakan suku melayu atau keturunan suku melayu. Di masyarakat Bangka Belitung sendiri telah terjadi pencampuran suku dan etnis yang justru menimbulkan pembauran bahasa yang menambah kaya bahasa daerah itu sendiri. Sebagai contoh, masyarakat dari etnis Tionghoa sering mengucapkan bahasa bangkadan dialek Tionghoa yang berbeda seperti kebanyakan bahasa bangka yang lain.

Pendidikan Menengah Universal di Bangka Belitung

KONSEP PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL 

DI BANGKA BELITUNG

Oleh : 

INDRAWADI, S.Si, MAP

Salah satu program unggulan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini yaitu Pendidikan Menengah Universal dimana diharapkan setiap masyarakat di Indonesia dapat menyelesaikan pendidikan minimal Sekolah Menengah sederajat. Program ini diluncurkan sebagai lanjutan dari keberhasilan pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang saat ini diklaim telah dituntaskan oleh Pemerintah dengan pencapaian APK SMP sederajat sudah mencapai diatas 95 %. Menurut Menteri Pendidikan Nasional, ada 3 (tiga) sasaran yang ingin dicapai dengan adanya program ini, yaitu sebagai berikut : 

1. Peningkatan APK Sekolah Menengah Sederajat.
2. Penurunan Disparitas APK Kabupaten dan Kota
3. Penyeimbangan komposisi SMA dan SMK

Sebetulnya ada satu hal yang seharusnya tidak boleh dilupakan dari sasaran program ini, yaitu kebermutuan pendidikan menengah. Keberhasilan dari program ini tentunya tidak bisa hanya dilihat dari berapa banyak masyarakat yang bersekolah hingga pendidikan menengah, tetapi juga harusnya dilihat dari seberapa besar manfaat pendidikan menengah ini bagi peningkatan mutu masyarakat (SDM).
 
Pendidikan Menengah Universal ini juga telah menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2013 - 2017 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bahkan ada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sejak beberapa tahun silam telah memprioritaskan program ini walaupun dengan nama yang berbeda seperti Program Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun.

Hingga tahun 2012, pencapaian APK Pendidikan Menengah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah cukup baik dan diatas rata-rata nasional, yaitu mencapai 76,65 %. Untuk Kota Pangkalpinang bahkan telah mencapai APK sebesar 129,05 %. Tetapi ada pula Kabupaten yang pencapaian APK Pendidikan Menengah masih sangat rendah dan dibawah rata-rata nasional, yaitu Kabupaten Bangka Selatan (APK = 55,49 %) dan Kabupaten Bangka Tengah (APK = 55,60 %). Hal ini tentu saja menunjukkan bahwa Disparitas APK Kabupaten dan Kota masih sangat tinggi. 

Fenomena Acara Perpisahan Siswa (Demi Prestasi Atau Prestise ??????)

PRESTASI Dan PRESTISE (Atau Pemborosan ????????)

Pengumuman kelulusan siswa mulai dari SD, SMP dan SMA telah selesai. Tinggallah sekarang sekolah berlomba-lomba untuk melakukan acara perpisahan dengan siswanya. Ada yang dilakukan di Hotel berbintang (Sampai bintang tujuh kali ?????), ada yang dilakukan secara meriah dengan jalan-jalan ke tempat liburan (Pantai, gunung, kolam renang, kebon binatang dll), ada yang dilakukan secara meriah di sekolah, bahkan ada yang merasa cukup dengan membaca doa syukur bersama di sekolah saja.

Pembiayaannya bagaimana ya ????????
Gampang, minta aja sama orang tua siswa. Toh semuanya untuk siswa (Apa iya sih)

KOORDINASI PERENCANAAN PENDIDIKAN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KOORDINASI PERENCANAAN PENDIDIKAN

DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Memenuhi amanah dalam UU Nomor 25 tahun 2000 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku SKPD yang melaksanakan urusan wajib pendidikan pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tugas utama yaitu untuk melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi pembangunan bidang pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota serta Pemerintah Nasional di wilayahnya. Untuk mengatasi permasalahan dibidang pendidikan, maka dipandang sangat penting untuk melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baik dengan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun dengan Pemerintah Nasional serta stakeholder pendidikan.

FOTO-FOTO BERSANTAI DI BELITUNG TIMUR

Bersantai ngopi di Warkop Pasar Manggar Kabupaten Belitung Timur

Dari Kanan ke Kiri : Hartati (Staf Perencanaan), Indrawadi (Kasi Perencanaan),  Narwanto, S.IP (Kabid Bina Program) Eka Tri Sari (Staf Bappeda) dan Yusni Patra Jaya (Kasi Pendataan)

Dari Kiri Ke Kanan : Indrawadi, Hartati, Desi Trivianti, Yusni Patra Jaya

Mejeng di Bukit Samak Manggar 

Hartati dan Eka Tri Sari

Duo Cewek Perencanaan Diknas Provinsi Bangka Belitung

Mrs. Desi Trivianti dan Mrs. Hartati

Duo Cewek Perencanaan + Tamu dari Bappeda (tengah)

Pice Gantong

Preman di Perencanaan Disdik Babel (Paling Kiri)

Penanganan Fenomena Penggunaan Sepeda Motor Oleh Pelajar Atau Anak Berusia Dibawah Umur

PENANGANAN FENOMENA PENGGUNAAN SEPEDA MOTOR OLEH PELAJAR ATAU ANAK USIA DI BAWAH UMUR

Oleh :

INDRAWADI, S.Si, MAP

Kepala Seksi Penyusunan Rencana dan Program

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kondisi Pendidikan di Bangka Belitung secara umum untuk saat ini sebenarnya sudah cukup baik dan tingkat keterlayanan penduduk untuk pendidikan sudah cukup bagus. Namun memang harus disadari bahwa ternyata masih terdapat pemukiman yang letaknya jauh dari sekolah. Hal ini terjadi karena adanya pengembangan pemukiman baru, pemukiman yang ada tidak efektif untuk dibangun sekolah baru, kemampuan keuangan pemerintah terbatas, dan lain-lain.

Umumnya dalam membangun unit sekolah baru harus mempertimbangkan jarak pemukiman siswa ke sekolah, jumlah calon siswa, serta potensi pengembangan wilayah pemukinan. Dari hasil pertimbangan inilah yang menyebabkan masih ada sekolah yang letaknya cukup jauh dari pemukiman. Ini sangat umum terjadi di wilayah Bangka Belitung, terutama di daerah pulau-pulau kecil dan terpencil. 

Sekolah diletakkan di tengah pemukiman yang bertujuan untuk melayani masyarakat di 5 (lima) pemukiman. Jarak sekolah dari salah satu pemukiman sangat memungkinkan cukup jauh, bahkan diatas 5 km sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan. Hal ini umumnya terjadi untuk jenjang pendidikan SMP sederajat dan SMA sederajat.

Mengingat angkutan umum yang melewati pemukiman dan sekolah tersebut sangat jarang dan tidak layak, atau bahkan tidak tersedia, menyebabkan sebagian siswa harus berjalan kaki ke sekolah dengan jarak yang cukup jauh sehingga kejadian sering terlambat ke sekolah, ada anak sekolah yang hingga sore hari harus menunggu kendaraan di pinggir jalan untuk pulang. Tidak jarang, mereka memanfaatkan truk atau berdesak-desakan di mobil pick up walaupun sangat membahayakan anak itu sendiri. 

Rakor Pendidikan Babel Tahun 2012

Hasil Rapat Koordinasi Perencanaan Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012

Di Kabupaten Belitung Timur

By Tim Perencanaan Dindik Prov. Kep. Babel

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku SKPD yang melaksanakan urusan wajib pendidikan pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tugas utama yaitu untuk melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi pembangunan bidang pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota serta Pemerintah Nasional di wilayahnya. Untuk mengatasi permasalahan dibidang pendidikan, maka dipandang sangat penting untuk melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baik dengan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun dengan Pemerintah Nasional serta stakeholder pendidikan. Tentunya dengan adanya koordinasi ini diharapkan terjadinya sinkronisasi pelaksanaan pembangunan sehingga pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah dan tepat sasaran serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Apalagi mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia maupun sumberdaya keuangan, maka sangat diperlukan adanya perencanaan pembangunan yang terkoordinasi dan terencana dengan baik agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Denny ..... Oh Denny .........

Cukup mengagetkan setelah mendengar acara di TV One tentang pendapat Prof.  Denny Indrayana selaku Wakil Menteri Hukum dan HAM tentang pembebasan bersyarat Napi untuk kasus korupsi. Pada kesempatan itu Prof. Denny menyampaikan uraian logika berpikir bahwa kebebasan Napi tersebut adalah hak dari para Napi dan untuk memperoleh haknya maka terserah pejabat yang berkuasa apakah memberikan haknya tersebut atau tidak.

Ibarat logika yang digunakan oleh Prof. Denny yaitu walaupun seorang siswa berhak untuk naik kelas, tetapi belum tentu siswa tersebut bisa naik kelas karena kenaikan kelas tersebut tergantung pada keputusan gurunya. Ini adalah suatu hal yang ANEH dan diungkapkan oleh seorang Denny Indrayana yang katanya sudah sangat memahami aturan hukum dan administrasi negara. Apakah negara kita akan terus di pimpin oleh orang seperti ini ?????? TAK SUDI RASANYA.

Perlunya Penataan Guru di Bangka Belitung

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diketahui bahwa hingga tahun 2009 terdapat 14.527 orang guru SD/MI hingga SMA/SMK/MA, baik yang berstatus PNS mapun Non PNS. Apabila dibanding dengan jumlah siswa pada tahun tersebut yang berjumlah 230.829 orang siswa, maka akan didapat bahwa rasio jumlah guru terhadap siswa yaitu +/- 1 : 16 yang dapat diartikan bahwa secara rata-rata satu orang guru akan mengasuh 16 orang siswa. Padahal rasio ideal perbandingan guru terhadap siswa yaitu 1 : 20. Berdasarkan analisis sederhana inilah dapat disimpulkan bahwa secara umum, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat kelebihan guru.

Bahkan, kalau mau dianalisis lebih dalam diketahui bahwa kelebihan guru tersebut terjadi hampir untuk semua jenjang pendidikan pada setiap kabupaten/kota seperti yang ditampilkan pada tabel perbandingan jumlah siswa terhadap guru pada setiap jenjang pendidikan per kabupaten/kota sebagai berikut :

Namun apabila di lihat dalam skala yang lebih kecil seperti sekolah, ternyata masih terdapat sekolah-sekolah yang kekurangan guru terutama untuk sekolah yang terletak di daerah terpencil. Selain itu, dengan melihat karakteristik dari sekolah yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ternyata banyak sekolah yang dikatagorikan sekolah kecil dengan jumlah siswa per ruang kelas kurang dari 32 orang. Hal ini cukup mempengaruhi perbandingan siswa : guru di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memberikan kesan bahwa jumlah guru tersebut berlebih.

Dari fakta-fakta diatas memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk dilakukan analisis, diantaranya sebagai berikut :
1. Berapa jumlah ideal guru untuk setiap sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan sehingga pemanfaatan dana pendidikan untuk guru dapat dioptimalkan.
2. Apakah betul di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat kelebihan jumlah guru (baik PNS maupun Non PNS).
3. Upaya apa yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak terkait agar penempatan guru ini dapat merata dan pemanfaatan dana untuk guru dapat di optimalkan.

Dari pertanyaan diatas, akan dicoba dibahas satu persatu sebagai berikut :

A. JUMLAH IDEAL GURU PER SEKOLAH
Untuk menghitung jumlah ideal guru pada setiap jenjang pendidikan digunakan asumsi bahwa jumlah siswa pada satu rombongan belajar (kelas) yaitu 32 siswa.

- Jenjang SD
Pada jenjang SD yang terdiri dari 6 rombongan belajar (1 kelas paralel per sekolah) akan didapat data sebagai berikut :
Jumlah siswa : 6 rombel x 32 siswa = 192 siswa
Jumlah guru ideal yaitu 9 orang yang terdiri dari 6 orang guru kelas, 1 orang kepala sekolah, 1 orang guru agama dan 1 orang guru Pendidikan Olahraga.
Dengan membandingkan antara jumlah guru ideal dan jumlah siswa ideal per sekolah maka didapat perbandingan ideal siswa : guru yaitu 9 : 192 atau 1 : 21. Dalam bahasa yang sederhana dapat disimpulkan bahwa setiap satu orang guru akan mengasuh 21 orang siswa.

(Bersambung .........)

OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL TINGKAT SD DAN SMP SE PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2010

Seperti tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui dana dekonsentrasi dan dana APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2010 telah menyelenggarakan Olimpade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat SD dan SMP se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Provinsi dengan menyelenggarakan kegiatan ini yang diselenggarakan secara berjenjang mulai dari tingkat sekolah hingga tingkat nasional. Tujuan tersebut yaitu sebagai berikut :

- Memotivasi semangat siswa dalam meraih prestasi, khususnya dibidang olahraga.

- Mencari bibit unggul atlet yang berasal dari siswa SD dan SMP.

- Memotivasi guru/pelatih dalam melaksanakan pembinaan siswa/atletnya agar memperoleh

prestasi yang optimal.

- Sebagai ajang tolak ukur keberhasilan pembinaan olahraga siswa di sekolah.

- Untuk memilih atlet pelajar yang akan mewakili Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di lomba

sejenis tingkat nasional.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 4 hari mulai tanggal 21 Juni s.d. 24 juni 2010 bertempat di Kota Pangkalpinang dan Sungailiat Bangka dengan diikuti oleh 876 atlet pelajar dan siswa SD dan SMP terbaik yang telah melalui seleksi di masing-masing kabupaten/kota.

Foto-foto acara pembukaan O2SN oleh Bapak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

Sebagai juara umum untuk tingkat SD yaitu Kota Pangkalpinang dengan peraihan medali 22 emas, 9 perak, dan 7 perunggu. Untuk tingkat SMP tampil sebagai juara umum yaitu Kabupaten Bangka dengan peraihan mendali 17 emas, 9 perak dan 9 perunggu. Secara lengkap peraihan medali setiap kabupaten yaitu sebagai berikut :

Tingkat SD
Kota Pangkalpinang 22 emas 9 perak 7 perunggu
Kab. Belitung 12 emas 9 perak 13 perunggu
Kab. Bangka 8 emas 11 perak 14 perunggu
Kab. Belitung Timur 7 emas 11 perak 14 perunggu
Kab. Bangka Selatan 6 emas 5 perak 4 perunggu
Kab. Bangka Tengah 4 emas 11 perak 9 perunggu
Kab. Bangka Barat 2 emas 5 perak 4 perunggu

Tingkat SMP
Kab. Bangka 17 emas 9 perak 9 perunggu
Kab. Belitung 11 emas 7 perak 7 perunggu
Kota Pangkalpinang 5 emas 8 perak 12 perunggu
Kab. Bangka Tengah 4 emas 3 perak 4 perunggu
Kab. Belitung Timur 3 emas 6 perak 6 perunggu
Kab. Bangka Selatan 2 emas 9 perak
Kab. Bangka Barat 1 emas 1 perak 8 perunggu

Foto pertandingan siswa

DEMOCRAZY DI INDONESIA

Menonton salah satu berita di TV swasta hari ini sungguh membuat hati ini menjadi sangat sedih. Diberitakan tanggal 28 Januari 2010 nanti akan ada demo besar-besaran oleh mahasiswa dan kalangan akademisi yang akan menggugat Presiden SBY yang dinilai gagal menjalankan pemerintahan. Terlebih-lebih lagi demo tersebut juga direncanakan akan menduduku Istana Presiden. Wuuiiiihhhh, alangkah hebatnya golongan kampus ini.

Muncul pertanyaan dihati saya, untuk siapakah pembangunan ini dilaksanakan, siapakah yang sepantasnya menilai keberhasilan pembangunan ini, apakah ini memang demikian gambaran dari demokrasi yang sangat baik, apakah makna dari demokrasi itu sendiri dan banyak lagi pertanyaan yang saya renungkan dan saya coba reka-reka apa jawabannya.

Akhirnya saya mencoba membuka-buka beberapa literatur termasuk dasar-dasar pembentukan negara ini. Dari situ saya membaca bahwa sesungguhnya segala pembangunan ini dilaksanakan adalah untuk kemakmuran bersama seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan ini dilaksanakan untuk Pak Tani, Nelayan, Kaum Buruh, Pengusaha, Pelajar, Mahasiswa, Guru, Pria, Wanita, pekerja, pengangguran dan macam-macam lagi. Lantas apakah wajar jika hanya kaum kampus yang terhormat saja yang menilai keberhasilan pembangunan?????? Apakah benar bahwa hanya Tuan Profesor Effendi Gazali saja yang dapat menilai bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan itu gagal. Siapakah yang sebetulnaya melaksanakan pembangunan di negara ini????? Waduh..... semakin ruwet saja pikiran saya.

Lalu saya teringat pesan Guru PMP (sekarang PPKN) saya di SD dulu "Segala sesuatu yang dilaksanakan secara bersama itu akan lebih baik hasilnya. Sebatang lidi akan mudah dipatahkan dibandingkan dengan sebuah sapu lidi. Untuk itu kitalah seluruh komponen bangsa ini yang harus mengisi dan melaksanakan pembangunan negeri ini sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang kita miliki. Sebagai seorang pelajar, marilah kita betul-betul belajar sehingga pendidikan kita menjadi lebih baik. Sebagai petani, marilah kita betul-betul bercocoktanam sehingga produksi pertanian kita meningkat, sebagai seorang ahli mesin, marilah kita sama-sama bekerja sehingga permesinan kita tidak tertinggal dari negara lain dan lain-lain". Aahhhh.... alangkah bijaknya guru saya ini.

Akhirnya saya dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya Pembangunan itu yaitu harus dilaksanakan oleh masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri. Masyarakatlah yang seharusnya menikmati hasil pembangunan sekaligus sebagai aktor dari pembangunan. Gagalnya suatu proses pembangunan itu merupakan kegagalan seluruh masyarakat di negara ini. Kegagalan tersebut bukanlah hanya milik Presiden, atau milik Pak Menteri, atau milik petani, atau milik Mahasiswa. Tidak akan berhasil seorang pemimpin jika masyarakat yang dipimpinya tidak mau dipimpin oleh pemimpin tersebut. Tidak akan berhasil juga suatu negara jika yang diharapkan memimpin masyarakat tidak mau memimpin masyarakat tersebut. Lantas, kalau sudah demikian, wajarkah jika pembangunan itu hanya dinilai oleh golongan intelektual di Kampus saja ?????????????? silahkan anda jawab sendiri.

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemui adanya konflik-konflik kepentingan walaupun dalam bentuk yang sederhana. Sebagai contoh, seorang petani sayuran akan berusaha menjual hasil sayur-mayurnya dengan harga semahal mungkin sehingga mendapat keuntungan yang banyak. Sedangkan untuk kebutuhan yang lainnya seperti pupuk haruslah dibeli dengan harga yang murah sehingga ongkos produksi semakin murah. Namun sebaliknya, para pengusaha pupuk berusaha menaikkanl pupuk dengan harga semahal-mahalnya agar mampu menggaji pekerjanya sehingga mereka mampu membeli sayur-sayuran yang dijual dengan harga yang mahal oleh petani sayur. Alamak...... Apa jadinya jika petani menyalahkan pengusaha pupuk sehingga mereka menjual sayur mahal karena harus membeli pupuk yang mahal. Sedangkan pengusaha pupuk menyalahkan petani yang menjual mahal sayuran sehingga mereka dituntut oleh pekerjanya yang membutuhkan sayuran agar mampu menggaji mereka dengan menjual mahal pupuknya. Berkelahilah si Petani dan si Pengusaha Pupuk ini. Jika demikian yang terjadi, kacaulah kehidupan dunia persilatan ini....... Untuk itu sebenarnya yang dibutuhkan yaitu rasa saling pengertian, saling menghargai, rasa saling membutuhkan dan saling tenggang rasa, saling mengalah untuk kepentingan bersama. Bukanlah saling menyalahkan satu sama lain. Itulah yang saya tangkap dari makna demokrasi.

Jadi demokrasi itu bukanlah barang yang mahal seperti yang sering disampaikan oleh para ahli di TV. Demokrasi itu ada pada tingkah laku kita untuk saling menghargai satu sama lain. Pepatah orang tua dulu mengatakah "Hargailah orang lain agar kita dihargai orang".

Kembali ke berita di TV tadi, saya akhirnya berpikir : Barangkali inilah akhir dari keberadaan bangsa tercinta ini, oleh karena kesombongan dan keangkuhan sebagian golongan yang sering mengatakan pintar, intelek, merakyat walaupun saya tidak 100% yakin kalau mereka itu tahu apa itu rakyat. Kita saling bertempur dengan saudara sendiri, sementara orang diluar sana tertawa, itulah bodohnya bangsa ini, BANGSA INDONESIA.

Pangkalpinang, 27 Januari 2010
Sekedar iseng saja......



INDRAWADI
Bagian dari Masyarakat

Dana Hibah Bidang Pendidikan dari APBD PRovinsi Kepulauan Bangka Belitung

HIBAH BIDANG PENDIDIKAN

DARI APBD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TAHUN ANGGARAN 2009

A. Latar Belakang

Berdasarkan amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa ”setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak”, Pemerintah berusaha memenuhi kewajibannya untuk menyediakan pendidikan yang layak bagi masyarakatnya.

Abad XXI merupakan abad di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi komunikasi berkembang sangat pesat. Perkembangan yang pesat itu menyebabkan semakin derasnya arus informasi dan terbukanya pasar internasional yang berdampak pada persaingan bebas yang begitu ketat dalam segala aspek kehidupan. Bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat global, tidak-bisa-tidak telah memasuki abad yang penuh persaingan bebas itu, bahkan dalam skala Asia telah masuk sebagai anggota Asian Free Trade Area (AFTA) dan Asian Free Labour Area (AFLA). Hal tersebut berarti bangsa Indonesia dituntut untuk mampu mengikuti persaingan bebas, paling tidak dalam perdagangan. Konsekuensi logisnya adalah, bahwa keberadaan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan memadai di masa yang akan datang menduduki posisi penting dan strategis.

Saat ini berdasarkan Human Development Index (HDI) yang dipublikasikan UNDP, bangsa Indonesia menempati urutan ke 109 dari 173 negara di dunia, bahkan di bawah Vietnam, yang menempati peringkat 108. Oleh karena itu, kebutuhan sumber daya manusia unggul yang menguasai berbagai jenis keterampilan, keahlian profesional, serta ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan suatu hal mutlak, karena hanya dengan keunggulan tersebut bangsa Indonesia dapat menggerakkkan berbagai sektor secara lebih efisien dan efektif.

Dewasa ini pendidikan persiapan kerja merupakan salah satu program Departemen Pendidikan Nasional yang menempati prioritas tertinggi. Berbagai inovasi dalam kebijakan mengenai pendidikan dalam fungsinya sebagai persiapan kerja terus dilakukan terhadap pendidikan kejuruan dan pendidikan profesional, sehingga benar-benar berfungsi untuk menyiapkan tenaga kerja terampil dan ahli sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Pendidikan kejuruan dan profesi juga diperluas, sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Dengan kesempatan memperoleh pendidikan kejuruan yang semakin meluas dan merata, maka diharapkan dapat dicapai pemerataan dalam memperoleh keterampilan dan keahlian sebagai landasan untuk meningkatkan pemerataan memperoleh pendapatan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Memperhatikan peranannya yang demikian besar tersebut, dibutuhkan kondisi lingkungan yang kondusif. Peluang tersebut terbuka lebar dengan dilahirkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah. Kondisi ini memberi kesempatan yang sangat luas dalam hal pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan pemerintah daerah (otonomi daerah), karena dengan lahirnya undang-undang tersebut berarti peranan pemerintah akan dikurangi dan memperbesar partisipasi masyarakat. Demikian pula peran pemerintahan pusat yang bersifat sentralistis yang telah berlangsung selama lebih dari 50 tahun akan lebih diperkecil dengan memberikan peranan yang lebih besar kepada daerah (desentralisasi).

Khusus di bidang pendidikan, meskipun terjadi desentralisasi pengelolaan pendidikan, namun tanggung jawab pengelolaan sistem pendidikan nasional tetap berada ditangan Menteri Pendidikan Nasional. Dalam hal ini Pemerintah (pusat) menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Sementara pemerintah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan menyediakan fasilitas pendidikan lintas kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat merupakan perwujudan dari prinsip pendidikan yang diselenggarakan oleh, untuk, dan dari masyarakat, yaitu pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagai pemenuhan atas ciri khas yang berkenaan dengan nilai-nilai sosial dan kultural pada masyarakat tertentu.

Bagi masyarakat Kepulauan Bangka Belitung, undang-undang otonomi daerah tersebut memberi peluang lahirnya Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 yaitu tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telah memberi peluang yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat Kepulauan Bangka Belitung untuk dapat mengatur dan mengelola daerahnya sendiri, sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki.

Seiring dengan semangat otonomi daerah, dunia pendidikan mengalami perubahan padigma dari sentralisasi menuju desentralisasi dan otonomi pendidikan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Perubahan paradigma tersebut sampai ke tingkat satuan pendidikan yang terkecil, yaitu sekolah.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan program pemberian Hibah untuk satuan pendidikan ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, BAB XIII, bagian Keempat, pasal 49 ayat (3) berbunyi : ”Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

2. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam lampiran I BAB III Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan swakelola, pada Huruf A Ketentuan Umum, Butir 2.c. berbunyi ”Swakelola oleh penerima hibah adalah pekerjaan yang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya dilakukan oleh penerima hibah (kelompok masyarakat, LSM, komite sekolah/pendidikan, lembaga pendidikan swasta/lembaga penelitian ilmiah/non ilmiah badan usaha dan lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah) dengan sasaran ditentukan oleh instansi pemberi hibah”.

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Pendidikan Jangka Menengah Nasional tahun 2004 – 2009, bagian IV bab 27 butir C Arah Kebijakan Nomor 19 berbunyi ”Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam pembangunan pendidikan termasuk dalam pembiayaan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat serta dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan”.

C. Tujuan Pemberian Bantuan

Secara umum pemberian bantuan kepada lembaga pendidikan baik yang formal maupun non formal, diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, bertujuan untuk :

1. Peningkatan Mutu Pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Memperluas akses pendidikan, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Perguruan Tinggi.

3. Meningkatkan kemampuan tata kelola dan pencitraan publik terhadap lembaga pendidikan baik yang formal maupun non formal.

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan melalui kegiatan yang dilaksanakan bersama antara pengelola lembaga pendidikan dengan masyarakat disekitarnya secara swakelola.

D. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah sejumlah PAUD, TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, Pendidikan Berkebutuhan Khusus (PLB), Dewan Pendidikan, dan lembaga dikmas serta lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan pada 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun sasaran dari pemberian hibah dan jenis bantuan beserta jumlah dana dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	URAIAN		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH DANA (Rp)
1	Hibah pembangunan TK Pembina (60%)		21	unit	480.000.000	10.080.000.000
2	Hibah kepada lembaga PAUD		50	lbg	10.000.000	500.000.000
3	BOS SD/MI		149432	siswa	60.000	8.965.920.000
4	SMP/MTs		48069	siswa	120.000	5.768.280.000
5	Hibah kepada SBI (SMP Negeri 2 Pangkalpinang)		1	sekolah	240.000.000	240.000.000
6	Hibah perpustakaan & kelengkapannya
	a	SMP	7	sekolah	200.000.000	1.400.000.000
	b	SMA (60%)	10	sekolah	221.760.000	2.217.600.000
	c	SMK (60%)	14	sekolah	221.760.000	3.104.640.000
7	Hibah Lab dan kelengkapannya IPA
	a	SD	21	sekolah	350.000.000	7.350.000.000
	b	SMP	7	sekolah	500.000.000	3.500.000.000
8	Hibah ruang kelas baru & Muebelier
	a	SD	10	unit	157.000.000	1.570.000.000
	b	SMP	28	unit	174.500.000	4.886.000.000
NO	URAIAN		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH DANA (Rp)
9	Hibah kepada SBI
	a	SMA 1 Pangkalpinang dan SMA 1 Manggar	2	sekolah	160.000.000	320.000.000
	b	SMKN 3 Pangkalpinang	1	sekolah	200.000.000	200.000.000
10	BOS sekolah menengah		19277	siswa	480.000	9.252.960.000
11	Pembangunan Lab IPA SMA + alat/bahan		7	sekolah	500.000.000	3.500.000.000
12	Pembangunan Lab Komputer SMA/SMK + alat/bahan		7	sekolah	500.000.000	3.500.000.000
13	Pengadaan peralatan drumband SMK		2	sekolah	125.000.000	250.000.000
14	Pembangunan USB SMK + Meubelier		2	unit	1.500.000.000	3.000.000.000
15	Pendidikan Inklusi (PLB)		50	org	250.000	12.500.000
16	Perlengkapan sekolah SLB		7	sekolah	50.000.000	350.000.000
17	Perlengkapan asrama PLB		7	unit	50.000.000	350.000.000
18	Operasional PLB		7	Kab/Kota	25.000.000	175.000.000
19	Operasional Asrama PLB		7	Kab/Kota	60.000.000	420.000.000
20	Insentif bagi tata usaha sekolah		2446	org	2.400.000	5.870.400.000
21	Insentif bagi guru SMPsatu atap		60	rombel	20.160.000	1.209.600.000
22	Hibah kepada Dewan Pendidikan Provinsi		1	Lbg	350.000.000	350.000.000
23	Hibah Kepada Dewan Pendidikan Kab/Kota		7	Kab/Kota	50.000.000	350.000.000
24	Ruang kelas baru SMK + Meubelier		14	unit	277.200.000	3.880.800.000
25	Sekolah baru SMA + Meubelier (Kec.Bakam)		1	lembaga	1.300.000.000	1.300.000.000
26	Kelompok kerja pengawas sekolah (KKPS)		1	paket	55.000.000	55.000.000
27	Ikatan penilik Dikmas Provinsi		1	paket	30.000.000	30.000.000
28	Bantuan untuk Mendo Barat
	a	Lab produktif	1	paket	100.000.000	100.000.000
	b	Meubelier perpustakaan	1	paket	75.000.000	75.000.000
	c	Instalasi listrik	1	paket	40.000.000	40.000.000
	d	Peralatan drumband	1	unit	125.000.000	125.000.000
29	Ikatan penilik Dikmas Kab/Kota		7	lembaga	20.000.000	140.000.000
30	Peralatan MEQIP SD		40	sekolah	25.000.000	1.000.000.000
31	Soft ware pendidikan pesona edu SMP (50 sek x 3 kls x
	2 matpel x Rp. 15.000.000)		300	paket	15.000.000	4.500.000.000
32	Lab Bahasa SD + Meubelier + alat		7	sekolah	550.000.000	3.850.000.000
33	Lab Bahasa SMP + Meubelier + alat		7	sekolah	600.000.000	4.200.000.000
34	Lab Bahasa SMA + Meubelier + alat		7	sekolah	650.000.000	4.550.000.000
35	BOP paket A		250	org	855.000	213.750.000
36	BOP paket B		700	org	1.713.000	1.199.100.000
37	BOP paket C		600	org	1.396.000	837.600.000
38	Insentif pengasuh PAUD		650	org	1.800.000	1.170.000.000
NO	URAIAN		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH DANA (Rp)
39	Insentif pengawas TK/SD, Matpel dan PLB		114	org	1.800.000	205.200.000
40	Pengembangan TBM		20	lembaga	25.000.000	500.000.000
41	Biaya operasional UBB		1	tahun	9.000.000.000	9.000.000.000
42	Bantuan untuk UT		1	paket	500.000.000	500.000.000
43	Bantuan untuk STAIN		1	paket	4.000.000.000	4.000.000.000
44	Bantuan untuk STISIPOL Pahlawan 12		1	paket	350.000.000	350.000.000
45	Beasiswa prestasi SD		1000	org	300.000	300.000.000
46	Beasiswa prestasi SMP		500	org	600.000	300.000.000
47	Beasiswa prestasi SMA/SMK		200	org	900.000	180.000.000
48	Rintisan PAUD		14	lembaga	25.000.000	350.000.000
49	HIMPAUDI Kab/Kota		7	Kab/kota	15.000.000	105.000.000
50	Pendidikan Keaksaraan		4220	org	400.000	1.688.000.000
51	Bantuan kepada UKS		1	paket	500.000.000	500.000.000
52	Ikatan Kelompok Belajar MAP UPBJJ Pangkalpinang		1	paket	250.000.000	250.000.000
53	Bantuan untuk Peningkatan Kreativitas pendidik		1	paket	161.925.000	161.925.000
54	Bantuan kepada YAPERBEL		1	paket	250.000.000	250.000.000
55	Bantuan beasiswa Mahasiswa tidak mampu		1	paket	1.971.338.883	1.971.338.883
56	Bantuan untuk AMIK Atmaluhur		1	paket	500.000.000	500.000.000
	JUMLAH					127.070.613.883

Selain anggaran diatas, dalam rangka pemenuhan anggaran pendidikan minimal 20 % dari total anggaran belanja, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2009 kembali menambah dana hibah tersebut sebanyak Rp. 37.591.876.206,45 dengan rincian sebagai berikut :

NO.	Uraian kegiatan	Volume	Satuan	Harga satuan	Jumlah Dana
1.	Hibah pembangunan TK/SD satu atap dan Meubelair	30	unit	150,000,000.00	4,500,000,000.00
2.	Hibah pengadaan alat bermain Tk(bagian dalam)	21	paket	40,000,000.00	840,000,000.00
3.	Hibah rehabilitasi gedung Tk	40	ruang	50,000,000.00	2,000,000,000.00
4.	Hibah bantuan Beasiswa Mahasiswa Universitas Terbuka (lanjutan=50 orang x 8.000.000,-)	50	orang	8,000,000.00	400,000,000.00
5.	Hibah bantuan Beasiswa Mahasiswa Universitas Terbuka (lanjutan=90 orang x 8.000.000,-)	90	orang	8,000,000.00	720,000,000.00
6.	Hibah bantuan S1 ke Malaka (lanjutan=8 orang x 100.000.000,-)	8	orang	100,000,000.00	800,000,000.00
7.	Hibah bantuan S1 ke Malaka (baru=10 orang x 100.000.000,-)	10	orang	100,000,000.00	1,000,000,000.00
8.	Bantuan operasional Gugus TK	36	gugus	10,000,000.00	360,000,000.00
9.	Hibah pengadaan alat peraga matematika SD(MEQIP)	100	paket	25,000,000.00	2,500,000,000.00
10.	Hibah Software pembelajaran matematika, fisika, biologi untuk SMA kelas I, II, III (20 sek x 3 mapel x 3 kls)	180	kelas	15,000,000.00	2,700,000,000.00
11.	Bantuan operasional Gugus SD	165	gugus	10,000,000.00	1,650,000,000.00
12.	Hibah kepada peserta Olimpioade MIPA tingkat SMP dan SMA	16	orang	18,000,000.00	288,000,000.00
13.	Hibah alat laboratorium IPA SMP (lengkap)	18	paket	220,000,000.00	3,960,000,000.00
14.	Hibah peralatan laboratorium Komputer SD (SD 19 dan SD 7 Sungailiat)	2	paket	200,000,000.00	400,000,000.00
15.	Hibah peralatan laboratorium Komputer SMK	7	paket	200,000,000.00	1,400,000,000.00
16.	Hibah peralatan laboratorium Komputer SMA	7	paket	200,000,000.00	1,400,000,000.00
17.	Hibah peralatan laboratorium IPA SMA	7	paket	220,000,000.00	1,540,000,000.00
18.	Hibah kepada Tim Pendataan Buta Aksara Provinsi (7 kab/kota)	7	kab	50,000,000.00	350,000,000.00
19.	Hibah bantuan operasional SMK Insan Bahari	1	sek	50,000,000.00	50,000,000.00
20.	Hibah rehabilitasi ruang kelas, meubelair dan listrik TKA/TPA Roudhatul Ulum Payung Bangka Selatan	1	sek	129,876,206.45	129,876,206.45
21.	Hibah pembayaran sisa kontrak komputer SD N 1 Sungailiat, SD N 29 Sungailiat dan SD N 8 Sungailiat	1	sek	142,000,000.00	142,000,000.00
22.	Hibah pembangunan pagar kepada SMA Pergib Manggar	1	paket	87,000,000.00	87,000,000.00
23.	Hibah peralatan praktek SMK BM	16	paket	200,000,000.00	3,200,000,000.00
24.	Hibah peralatan praktek SMK Teknologi	5	paket	500,000,000.00	2,500,000,000.00
25.	Hibah peralatan praktek SMK Pariwisata	2	paket	300,000,000.00	600,000,000.00
26.	Hibah peralatan praktek SMK Kelautan Perikanan	3	paket	400,000,000.00	1,200,000,000.00
27.	Hibah peralatan praktek SMK Pertanian	1	paket	300,000,000.00	300,000,000.00
28.	Hibah penggantian peralatan laboratorium bahasa SMAN 1 Pemali	1	paket	300,000,000.00	300,000,000.00
29.	Hibah TIK untuk SMP	19	paket	100,000,000.00	1,900,000,000.00
30.	Hibah untuk peralatan Drumb Band SMAN Puding Besar, SMAN 1 Payung, SMAN 2 Tanjung Pandan	3	paket	125,000,000.00	375,000,000.00
TOTAL					37,591,876,206.45

E. Indikator Keberhasilan

Pelaksanaan pemberian bantuan/subsidi dikatakan berhasil apabila :

1. Sekolah/lembaga penerima hibah sesuai dengan sasaran dan kriteria yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan dan penggunaan dana bantuan sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam Buku Petunjuk Teknis Pemberian Subsidi Sekolah Melalui Dana APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Kualitas pelaksanaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang direncanakan dan dicantumkan dalam proposal dari sekolah.

4. Kepala Sekolah dan Masyarakat/Komite Sekolah berperan secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan secara transparan, demokratis, profesional, akuntabel, efektif dan efisien serta tertib administrasi dan pelaporan.

5. Hasil kegiatan dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pembelajaran.

6. Ada partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.

7. Meningkatkan pelayanan dan akses terhadap pendidikan baik melalui pendidiksan formal maupun non formal, meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta terciptanya pengelolaan pendidikan yang profesional serta baiknya pencitraan publik terhadap pengelolaan dan pelayanan pendidikan bagi masyarakat oleh pemerintah.

F. Ketentuan Umum

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan :

1. Sarana Pendidikan adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah.

2. Prasarana Pendidikan adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah/madrasah/lembaga pendidikan.

3. Perabot adalah sarana pengisi ruang

4. Peralatan pendidikan adalah sarana yang secara angsung digunakan untuk pembelajaran.

5. Media Pendidikan adalah peralatan pendidikan yang digunakan untuk membantu komunikasi dalam pembelajaran.

6. Bangunan adalah gedung yang digunakan untuk menjalankan fungsi sekolah/madrasah/lembaga pendidikan lainnya.

7. Ruang Kelas adalah ruang pembelajaran teori dan praktek yang tidak memerlukan peralatan khusus.

8. Ruang Penunjang Lainnya (RPL) adalah ruangan selain ruang kelas yang berfungsi yang digunakan untuk menjalankan fungsi sekolah/madrasah.

9. Ruang Perpustakaan adalah ruang untuk menyimpan dan memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka.

10. Ruang Laboratorium adalah ruang untuk pembelajaran secara praktek yang memerlukan peralatan khusus.

Dana bantuan ini seluruhnya dilaksanakan secara swakelola oleh lembaga pendidikan dan masyarakat. Penyaluran dana dilakukan melalui rekening komite sekolah atau yayasan/lembaga pendidikan. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan bidang pendidikan.

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini hanya bertindak selaku fasilitator dan melaksanakan pembinaan dengan membuatkan suatu bentuk aturan sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar.